Dibalik Kisruh RUU DIY

Beberapa saat yang lalu Indonesia diterpa kisruh RUU DIY. Kisruh ini menjadi sedemikian besarnya sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan pernyataan bahwa sistem pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta bersifat monarki. Gelombang protespun bermunculan, terutama dari Yogyakarta.

Secara garis besar, kisruh ini disebabkan oleh satu hal, mekanisme penentuan Gubernur DIY. Pemerintah pusat menginginkan penentuan melalui Pilkada yang diklaim demokratis dan sejalan dengan UUD 1945. Masyarakat Yogyakarta menginginkan penetapan langsung Sultan menjadi Gubernur dan Paku Alam menjadi wakilnya. Mereka berargumen bahwa unsur historis dan keistimewaan DIY harus dipertahankan, termasuk penetapan langsung gubernur dan wakilnya. Usulan Sultan sebagai gubernur utama yang secara struktur lebih tinggi daripada gubernur tapi tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan ditolak mentah-mentah.

Namun, pemerintah tetap bersikeras bahwa pemilihan adalah satu-satunya cara penentuan yang demokratis dan sejalan dengan UUD 1945. Sebaliknya, protes warga Jogjakarta semakin menguat. Bahkan, mereka mengatakan bahwa mereka siap untuk referendum. Sebenarnya, apa yang membuat pemerintah begitu “ngotot”nya memaksakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY?

Dibalik kisruh RUU DIY, dengan argumen kesesuaian terhadap UUD 1945, ada satu hal yang sangat berpengaruh, tapi sebagian besar dari kita tidak menyadarinya.

Pada 1 Februari 2010, ada sebuah ormas (organisasi masyarakat) besar yang berdiri. Nasional Demokrat yang akrab dipanggil Nasdem. Nasdem memiliki cakupan anggota yang sangat luas, bahkan anggota-anggota partai politik. Tentu hal ini sah-sah saja karena Nasdem adalah organisasi masyarakat, bukan kendaraan politik. Namun, sedemikian besarnya skala Nasdem sempat membuat para elite politik merasa terancam apabila suatu saat Nasdem melakukan transformasi menjadi suatu partai politik, yang pastinya sangat besar dan sangat kuat. Dan, inisiator sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem tak lain adalah Sultan Hamengku Buwono X. Selain itu, Sultan Hamengku Buwono juga memiliki jabatan penting di salah satu partai politik kaliber, Gokar.

Namun motif politik tidak hanya sampai disitu. Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, “Keistimewaan Yogyakarta menyatu dengan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, kami mendukung penetapan. Namun, Sultan HB X juga harus memosisikan dirinya sebagai Gubernur dan Sultan untuk semua masyarakat Yogyakarta, tidak milik partai politik tertentu.” Pendapat senada juga diucapkan Partai Gerindra.

Dengan demikian, walaupun pada akhirnya rakyat Yogyakarta akan bersukacita karena Sultan ditetapkan langsung menjadi gubernur, dibalik itu Sultan tetap kalah karena harus melepas posisinya di partai politik. Dan pasti tidak banyak dari kita yang sadar akan jebakan tersebut. Apakah keuntungan yang diperoleh Sultan Hamengku Buwono X? Tidak ada. Kisruh RUU DIY hanyalah topeng untuk menutupi upaya memaksa Sultan Hamengku Buwono X turun dari kancah perpolitikan nasional.

Semoga dapat membuka wawasan kita semua.

Advertisements
    • R. C. Adjiputro
    • February 20th, 2011

    Ternyata ada konspirasi politik dalam masalah RUU DIY, mau jd apa negara ini? Memalukan sekali.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: