Archive for the ‘ Politic ’ Category

Indonesia, Negara Paling Demokratis

Amerika Serikat adalah sebuah negara yang sangat terkenal sebagai negara demokratis dan mendukung proses demokratisasi itu sendiri. Bahkan, banyak penelitian menyatakan bahwa Amerika adalah negara paling demokratis di dunia.

Satu hal yang ingin saya tekankan disini, bahwa, adalah sebuah rekayasa bila Amerika disebut sebagai negara paling demokratis di dunia. Indonesia adalah negara paling demokratis di dunia, dan inilah buktinya.

Continue reading

Kebebasan Parsial Beragama

Kebebasan beragama di Indonesia adalah mutlak ada. Mutlak dijamin. Mutlak teoritis. Dalam praktek? Ada secara parsial. Dijamin secara parsial.

Untuk mereka yang tidak mengerti akan makna dari parsial, kata tersebut berarti bagian dari keseluruhan. Dan, memang itulah realita kehidupan beragama di negara yang berlandaskan Pancasila ini. Hal-hal dasar dijamin secara parsial sampai pada batas tertentu yang didefiniskan sebagai batas yang menguntungkan politikus-politikus oportunis.

Continue reading

Indonesia dan Korupsi: Memberantas atau Mengurangi Dampak?

Saya rasa, relevan adanya untuk membahas korupsi di Indonesia. Relevan adanya untuk membahas penyebabnya. Membahas pencegahan dini dan pendidikan berkarakter. Membahas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Namun, apakah relevan adanya untuk membahas hal-hal tersebut, hal-hal klise, dalam dunia perpolitikan Indonesia? Saya rasa jawabannya tidak.

Mengapa tidak? Bukankah korupsi harus diberantas? Bukakah korupsi yang menggerogoti bumi pertiwi (sehingga kita mengenal istilah poli-tikus menggerogoti uang rakyat) harus dimusnahkan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan? Bukankah korupsi sudah menjadi akar dari hampir semua permasalahan konyol Indonesia?

Sekali lagi, saya rasa jawabannya tidak. Korupsi tidak harus diberantas. Wah, Lucas korupsi sehingga korupsi harus dipertahankan! Bila hal itu yang ada dalam benak anda, mari saya meluruskan miskomunikasi ini.

Continue reading

Dibalik Kisruh RUU DIY

Beberapa saat yang lalu Indonesia diterpa kisruh RUU DIY. Kisruh ini menjadi sedemikian besarnya sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan pernyataan bahwa sistem pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta bersifat monarki. Gelombang protespun bermunculan, terutama dari Yogyakarta.

Secara garis besar, kisruh ini disebabkan oleh satu hal, mekanisme penentuan Gubernur DIY. Pemerintah pusat menginginkan penentuan melalui Pilkada yang diklaim demokratis dan sejalan dengan UUD 1945. Masyarakat Yogyakarta menginginkan penetapan langsung Sultan menjadi Gubernur dan Paku Alam menjadi wakilnya. Mereka berargumen bahwa unsur historis dan keistimewaan DIY harus dipertahankan, termasuk penetapan langsung gubernur dan wakilnya. Usulan Sultan sebagai gubernur utama yang secara struktur lebih tinggi daripada gubernur tapi tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan ditolak mentah-mentah.

Namun, pemerintah tetap bersikeras bahwa pemilihan adalah satu-satunya cara penentuan yang demokratis dan sejalan dengan UUD 1945. Sebaliknya, protes warga Jogjakarta semakin menguat. Bahkan, mereka mengatakan bahwa mereka siap untuk referendum. Sebenarnya, apa yang membuat pemerintah begitu “ngotot”nya memaksakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY?

Dibalik kisruh RUU DIY, dengan argumen kesesuaian terhadap UUD 1945, ada satu hal yang sangat berpengaruh, tapi sebagian besar dari kita tidak menyadarinya.

Continue reading